Muhammad Ibrohim Aswadi: Cilegon Seharusnya Kaya, Ini Daftar Bisnis Besar yang Belum Digarap Pemkot
Kondisi inilah yang mendorong tokoh masyarakat dan pemerhati kebijakan daerah, Muhammad Ibrohim Aswadi, atau yang akrab disapa Bang MiA, melontarkan kritik sekaligus gagasan. Ia menilai, sudah saatnya Pemerintah Kota Cilegon berhenti menjadi “penonton” di wilayahnya sendiri—terutama dalam pengelolaan sektor transportasi laut dan jasa industri.
“Cilegon ini kota industri dan kota pelabuhan. Tapi ironisnya, kita belum menjadi tuan rumah di sektor-sektor strategis itu,” kata Bang MiA, Selasa (17/2/2026).
Lintasan penyeberangan Merak–Bakauheni bukan sekadar jalur penyeberangan. Ia adalah nadi ekonomi nasional yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatra. Jutaan penumpang dan kendaraan melintas setiap tahun, membawa arus logistik dan mobilitas manusia yang bernilai ekonomi sangat besar.
Namun menurut Bang MiA, potensi itu hingga kini lebih banyak dinikmati operator pusat dan swasta. Pemerintah daerah, kata dia, masih menjadi penerima “sisa” berupa pajak dan retribusi.
Ia mencontohkan bagaimana Pemerintah Provinsi Lampung telah melangkah lebih jauh dengan mengoperasikan kapal eksekutif KMP Dalom 1. Skema itu memungkinkan daerah ikut menikmati langsung keuntungan dari layanan penyeberangan kelas premium.
“Kalau Lampung bisa, kenapa Cilegon tidak? Kita punya pelabuhan, punya pasar, punya SDM. Yang dibutuhkan tinggal keberanian politik,” ujarnya.
Menurut Bang MiA, pengelolaan kapal eksekutif Merak–Bakauheni oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa membuka ceruk baru PAD, sekaligus membangun citra Cilegon sebagai kota pelabuhan modern.
Tak hanya transportasi laut, Bang MiA juga menyoroti sektor jasa industri—mulai dari pergudangan, transportasi logistik, hingga pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
Sebagai salah satu pusat industri berat terbesar di Indonesia, Cilegon memproduksi volume barang dan limbah industri yang sangat besar. Setiap pabrik membutuhkan jasa angkut, gudang penyimpanan, serta pengelolaan limbah. Ironisnya, pasar raksasa itu selama ini lebih banyak dikuasai perusahaan dari luar daerah.
“Setiap pabrik pasti menghasilkan limbah, butuh gudang, dan butuh transporter. Masa semua itu diserahkan ke pihak luar? Ini peluang PAD yang luar biasa,” katanya.
Ia meyakini, dengan regulasi yang tepat dan dukungan infrastruktur, BUMD di sektor ini bisa menjadi tulang punggung ekonomi baru bagi Cilegon.
Gagasan BUMD strategis ini juga ia kaitkan dengan persoalan sosial yang kini membayangi Cilegon: meningkatnya pengangguran akibat tutupnya sejumlah industri besar, seperti PT Tereos dan PT Osaka Steel.
Bagi Bang MiA, kehadiran BUMD di sektor transportasi laut dan jasa industri bukan sekadar soal bisnis, melainkan strategi penciptaan lapangan kerja.
“Kita tidak bisa hanya meratapi pabrik yang tutup. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan ekonomi yang membuka pekerjaan baru—dari awak kapal, pekerja gudang, sampai teknisi limbah,” ujarnya.
Dalam pandangan Bang MiA, Cilegon sedang berada di persimpangan sejarah. Kota ini bisa terus bertahan sebagai daerah industri yang hanya mengutip pajak, atau melangkah lebih jauh menjadi pemain utama dalam mata rantai ekonomi Selat Sunda.
Jika pengelolaan pelabuhan, kapal eksekutif Merak–Bakauheni, serta BUMD jasa industri benar-benar diwujudkan, lonjakan PAD bukan lagi sekadar harapan. Lebih dari itu, Cilegon akan menegaskan jati dirinya sebagai kota industri dan pelabuhan yang berdaulat secara ekonomi.
Kini, tantangannya tinggal satu: apakah pemerintah daerah berani keluar dari zona nyaman dan mulai mengambil peran yang lebih besar di rumahnya sendiri?
[ Ais/Red* ]